HUMBIS.CO.ID – Kenaikan PPN menjadi 12% yang hanya diterapkan pada barang dan jasa mewah merupakan langkah strategis pemerintah diapresiasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Keputusan ini, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024, dianggap mampu menjaga stabilitas daya beli masyarakat kelas menengah dan memberikan rua¹ng bagi industri nasional untuk tetap kompetitif.
Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, setelah berdiskusi dengan berbagai asosiasi pengusaha, khususnya di sektor ritel, menyatakan dukungannya karena kebijakan ini dinilai mendorong keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
“Kebijakan ini juga memberikan ruang bagi industri nasional untuk tetap kompetitif sekaligus mendorong keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ujar Arsjad dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (5/1/2025).
Sementara, Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kadin Indonesia Suryadi Sasminta menyatakan, meskipun awalnya ada masukan untuk pengkajian ulang rencana kenaikan PPN.
“Sekarang dunia usaha memahami dan menerima implementasi PMK Nomor 131 Tahun 2024, termasuk mekanisme pengembalian kelebihan pajak bagi pengusaha yang telah menerapkan tarif 12% sebelum aturan detailnya rampung,” ujarnya.
Hal ini menunjukkan komitmen dunia usaha untuk mendukung upaya pemerintah meningkatkan pemasukan negara demi mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.
“Oleh sebab itu, Kadin Indonesia sebagai mitra pemerintah, bersama dengan seluruh asosiasi industri, siap untuk bersama-sama mengkaji dan mewujudkan terciptanya kebijakan perpajakan yang efisien dan efektif dalam mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Suryadi.
Kenaikan PPN selektif ini, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerintah memperhatikan keseimbangan antara peningkatan pendapatan negara dan keberlangsungan usaha di dalam negeri.
Langkah ini diharapkan dapat menciptakan iklim ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi semua pihak. (Akha)
