HUMBIS.CO.ID – Survei terbaru yang dilakukan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI menunjukkan penolakan mayoritas masyarakat di Jabodetabek terhadap wacana kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%.
Direktur Riset dan Komunikasi KedaiKOPI Ibnu Dwi Cahyo mengatakan, survei ini melibatkan 1.100 responden dari kawasan Jabodetabek dengan metode survei Online-Computerized Assisted Self Interview (CASI).
Dari hasil survei KedaiKOPI, sebanyak 83,2% responden merasa kenaikan PPN akan menambah beban ekonomi mereka yang sudah menghadapi biaya transportasi dan BBM yang tinggi.
“Isu kenaikan PPN menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat, terutama karena dampaknya tidak hanya pada satu sektor tetapi mencakup berbagai aspek kehidupan,” ujar Ibnu dalam keterangan resminya, dikutip humbis.co.id, Jumat (1/11/2024).
Selain kenaikan PPN, survei ini juga mengungkap ketidaksetujuan publik terhadap rencana penyesuaian tarif KRL berbasis NIK. Sebanyak 78,5% responden menilai kebijakan ini akan memperumit akses layanan KRL dan menambah beban ekonomi.
Kekhawatiran masyarakat tidak hanya pada dampak ekonomi, tetapi juga risiko penyalahgunaan data pribadi.
“Sebagian besar responden menganggap prosedur penggunaan NIK untuk tarif KRL akan memperumit proses layanan dan berpotensi meningkatkan kemacetan di gerbang masuk stasiun,” jelas Ibnu.
Kebijakan pembatasan subsidi BBM jenis Pertalite juga mendapat penolakan dari 55,6% responden. Mereka khawatir kebijakan ini akan menambah beban hidup masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada BBM bersubsidi.
“Masyarakat menganggap subsidi BBM seharusnya tetap dipertahankan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, mengingat tingginya ketergantungan mereka terhadap BBM bersubsidi,” jelas Ibnu.
Selain itu menurut hasilsurvei, 58,6 persen responden menilai bahwa pembatasan subsidi Pertalite berpotensi tidak tepat sasaran dan bisa merugikan mereka yang benar-benar membutuhkan.
Warga Jabodetabek menyoroti adanya permasalahan pada sistem pendataan penerima subsidi yang dinilai masih belum akurat, sehingga perlu perbaikan mendasar untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran.
Menyikapi hasil survei ini, Ibnu menambahkan bahwa pemerintah sebaiknya mempertimbangkan pendekatan kebijakan yang lebih partisipatif.
“Penting untuk mendengarkan aspirasi publik agar kebijakan tidak menimbulkan resistensi yang besar. Masyarakat berharap adanya kebijakan subsidi yang lebih transparan dan aksesibel bagi yang benar-benar membutuhkan,” ungkapnya.
Pemerintah harus mempertimbangkan kebijakan ekonomi yang menyentuh kebutuhan pokok seperti BBM dan transportasi harus mempertimbangkan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah yang paling terdampak.
Survei ini menunjukkan bahwa masyarakat Jabodetabek memiliki kekhawatiran yang tinggi terhadap kebijakan pemerintah yang berpotensi menambah beban ekonomi mereka.
“Hal ini menjadi sinyal bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan-kebijakan tersebut dan mencari solusi yang lebih adil dan berpihak pada masyarakat,” pungkasnya. (akha)
