Anggaran Perlindungan Sosial 2024 Naik, Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

HUMBIS.CO.ID – Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Keuangan, telah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp 393,3 triliun hingga November 2024.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan bahwa, angka ini meningkat 11,3% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 352,6 triliun. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan bantuan sosial tepat sasaran.

“Anggaran perlinsos tahun 2024 tetap dijaga dalam rangka mendukung kesejahteraan sosial masyarakat,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KITA, dikutip humbis.co.id, Sabtu (14/12/2024).

Alokasi anggaran tersebut terbagi ke beberapa kementerian/lembaga. Kementerian Sosial (Kemensos) menerima Rp 66,6 triliun untuk program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga dan Kartu Sembako untuk 18,7 juta keluarga.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendapatkan Rp 44,9 triliun untuk membiayai iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi jutaan peserta. Kemendikbudristek menerima Rp 28,8 triliun untuk Program Indonesia Pintar (PIP) dan KIP Kuliah bagi 21,1 juta siswa dan mahasiswa.

BNPB menerima Rp 2,2 triliun untuk penanggulangan bencana, dan Kemenaker Rp 1,2 triliun untuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Disamping belanja K/L, belanja non-K/L menyerap Rp 240,5 triliun. Subsidi energi mencapai Rp 155,2 triliun, sementara subsidi non-energi, termasuk subsidi pajak, mencapai Rp 79,1 triliun. Program Kartu Prakerja juga tetap berjalan dengan total anggaran Rp 4,2 triliun.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 8,2 triliun untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa. Dana ini disalurkan kepada 2,5 juta KPM untuk mendukung daya beli masyarakat desa.

Peningkatan signifikan dalam realisasi belanja perlinsos, terutama pada subsidi energi dan non-energi, menunjukkan upaya pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi dan memastikan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar.

Program-program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan jutaan warga Indonesia, membantu mereka meraih pendidikan yang lebih baik, kesehatan yang terjamin, dan kehidupan yang lebih layak. (Akha)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *