HUMBIS.CO.ID – Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 1 Januari 2025 telah menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, khususnya warga Jakarta.
Anggota DPRD Provinsi Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyoroti kebijakan ini sebagai langkah yang memberatkan, mengingat daya beli masyarakat yang masih lemah dan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi.
“Kenaikan PPN 12 persen di tengah melemahnya daya beli masyarakat adalah sebuah kebijakan yang sangat memberatkan tentunya,” kata Rio kepada wartawan, Rabu (18/12/2024).
Pertumbuhan ekonomi nasional yang rendah, tingginya angka pengangguran, dan rasio Gini Jakarta yang tinggi (0,42%), serta angka kemiskinan yang mencapai 4,44% lebih, memperkuat argumen bahwa kenaikan PPN bukanlah solusi tepat saat ini.
Meskipun kenaikan PPN hanya berlaku untuk barang dan produk tertentu, dampaknya diperkirakan akan berimbas pada kenaikan harga barang kebutuhan pokok secara menyeluruh.
Hal ini akan semakin menekan daya beli masyarakat yang sudah terbebani oleh berbagai tantangan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan strategi lain untuk penguatan ekonomi nasional, bukan hanya bergantung pada peningkatan pajak.
“Penguatan ekonomi bukan hanya dilandaskan pada penghematan anggaran ataupun malah menaikkan pajak rakyat, justru sebagai pemerintah harus lebih fokus dalam meningkatkan produksi nasional,” paparnya.
Peningkatan produksi nasional dan penguatan sektor produktif rakyat, misalnya, dapat menjadi alternatif yang lebih efektif untuk meningkatkan pendapatan nasional dan merangsang pertumbuhan ekonomi lokal.
Fokus pada peningkatan produksi lokal juga dapat mengurangi ketergantungan pada barang impor dan memperkuat perekonomian daerah.
Kenaikan PPN 12% di tengah kondisi ekonomi yang masih rapuh berpotensi memperparah kesulitan ekonomi warga Jakarta. Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali kebijakan ini dan mengeksplorasi alternatif lain yang lebih berkelanjutan dan berpihak pada rakyat.
Pemerintah dapat lebih fokus pada strategi yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Kebijakan ekonomi yang bijak dan berempati sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan ekonomi ke depan. (Akha)
