Menyeimbangkan Perekonomian dan Daya Beli, Tiga Usulan Kebijakan Prioritas Jelang Pilkada Serentak 2024

HUMBIS.CO.ID – Tahun 2024 menjadi tahun krusial bagi Indonesia. Di tengah persiapan Pilkada Serentak, tantangan ekonomi juga menghantui. Deflasi yang terjadi di kuartal IV-2024 menjadi sinyal penting bagi pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis.

Salah satu usulan yang mengemuka adalah perlunya kebijakan fiskal yang tepat sasaran. Kebijakan ini harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, tanpa mengorbankan stabilitas keuangan negara.

Ajib, seorang pengamat ekonomi, menyoroti pentingnya pertimbangan matang dalam merumuskan kebijakan fiskal. Bahwa ruang fiskal pemerintah semakin sempit, sehingga diperlukan strategi yang cermat untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan APBN dan daya beli masyarakat.

Kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen pada awal tahun 2025, misalnya, perlu dikaji ulang. Kebijakan ini berpotensi membebani masyarakat luas dan berdampak negatif terhadap daya beli.

Ajib menekankan bahwa masih banyak opsi lain yang dapat dipertimbangkan untuk menambal keuangan negara tanpa membebani masyarakat. Pemerintah perlu mengeksplorasi sumber-sumber pendapatan baru dan melakukan efisiensi pengeluaran.

Pertama, adalah kebijakan fiskal. Ajib berpandangan, pemerintah harus memformulasikan kebijakan fiskal yang mendukung perekonomian dan daya beli masyarakat.

Dengan demikian, kebijakan fiskal yang tepat sasaran dan berkelanjutan menjadi kunci untuk menghadapi tantangan ekonomi dan menjaga stabilitas politik menjelang Pilkada Serentak 2024.

Kedua, kebijakan moneter. Seperti diketahui, Bank Indonesia (BI) melakukan penyesuaian tingkat suku bunga acuan menjadi 6 persen pada September 2024. Namun dengan dorongan dunia usaha, BI kembali melakukan penyesuaian dengan menurunkan tingkat suku bungan 25 basis poin.

“Dengan tingkat suku bunga acuan dibawah 6 persen, potensi likuiditas akan lebih banyak mengalir di sistem perekonomian indonesia, dan daya beli masyarakat akan mengalami kenaikan ketika kemudian perbankan juga mengikuti dengan menurunkan suku bunga kreditnya,” jelas Ajib.

Ketiga, kebijakan investasi yang lebih berkualitas dan mampu menyerap tenaga kerja. Hal ini seirama dengan konsep ekonomi yang masuk dalam Program Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, yaitu penyediaan lapangan pekerjaan.

“Penyediaan lapangan kerja yang masif ini menjadi prasayarat agar pertumbuhan ekonomi bisa eskalatif di masa selanjutnya. Pengangguran yang menyentuh angka 7 juta orang perlu diserap dengan kebijakan investasi yang padat karya,” imbuh Ajib.

Dengan mempertimbangan 3 kebijakan tersebut, ia optimistis kuartal IV-2024 akan meraih momentum positif untuk kembali mendongkrak daya beli masyarakat. Pilkada 2024 yang dijalankan secara serentak untuk 38 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota di Indonesia menjadi agregator belanja yang cukup signifikan.

Alokasi dari APBN 2024 tidak kurang dari Rp 30 triliun untuk Pemilu. Alokasi dari pasangan calon dan peserta Pilkada Serentak 2024 tentunya lebih besar lagi. Dan perputaran uang ini akan langsung mengalir di masyarakat, dalam bentuk barang maupun uang.

“Kontribusi Pilkada Serentak 2024 ini diharapkan memberikan kontribusi yang cukup signifikan, seperti halnya momentum lebaran terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal I-2024,” ujar Ajib.

Ia berpandangan, secara umum kondisi perekonomian tahun 2024 yang mengalami fluktuasi harus dimitigasi dengan baik oleh pemerintah. Kuartal I-2024 pertumbuhan ekonomi cukup agresif di angka 5,11 persen, namun kuartal II-2024 mengalami penurunan menjadi 5,05 persen.

Kuartal III-2024 perkiraan tidak akan lebih baik dari kuartal II-2024. Kuartal IV-2024 menjadi momentum pertumbuhan ekonomi lebih agresif dengan momentum Pilkada Serentak 2024 ini.

“Sehingga target asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN 2024 yang mematok target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen secara agregat bisa tercapai,” pungkas Ajib.

Menjelang Pilkada Serentak 2024, pemerintah dituntut untuk tidak hanya fokus pada stabilitas politik, tetapi juga pada kesejahteraan rakyat. Kebijakan fiskal yang tepat sasaran menjadi jembatan untuk mencapai kedua hal tersebut. (akha)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *