HUMBIS.CO.ID – Wacana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat.
Hal tersebut disampaikan oleh Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo, yang menyebutkan rencana tersebut sebagai upaya untuk memperbaiki sistem penerimaan negara dan mengatasi kebocoran anggaran.
Kementerian baru ini diproyeksikan akan menangani pajak, cukai, dan royalti dari sektor pertambangan, dengan Anggito Abimanyu, saat ini menjabat Wakil Menteri Keuangan, sebagai calon menteri.
“Kita juga akan nanti modal dari perbaikan sistem pajak, perpajakan, sistem cukai kita. Ada banyak program-program yang sedang dimulai, akan dimulai untuk menutup kebocoran-kebocoran,” kata Hashim dalam acara Rapimnas Kadin 2024, di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12/2024).
Hashim menjelaskan bahwa pembentukan kementerian ini merupakan bagian dari program kerja Asta Cita Prabowo, menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara secara signifikan.
Dengan adanya kementerian khusus yang fokus pada penerimaan negara, diharapkan pengelolaan pajak dan cukai dapat lebih efektif dan efisien, meminimalisir kebocoran dan meningkatkan pendapatan negara untuk membiayai program-program pembangunan.
Meskipun wacana ini telah muncul sebelumnya, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merealisasikan rencana tersebut. Ia juga membocorkan Anggito Abimanyu yang akan ditunjuk Prabowo menjadi Menteri Penerimaan Negara nantinya.
“Saya kira dia (Anggito) sebagai wakil menteri, itu nanti untuk sementara. Sementara beliau nanti diangkat sebagai Menteri Penerimaan Negara. Jadi ini untuk menangani pajak, menangani cukai, dan menangani revenue atau perlindungan negara berupa royalti dari pertambangan dan lain-lain,” tandas Hashim.
Jika terealisasi, Kementerian Penerimaan Negara diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pendapatan negara dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Ini merupakan langkah positif yang patut diapresiasi, mengingat pentingnya pengelolaan keuangan negara yang baik untuk kesejahteraan rakyat.
Keberhasilannya tentu bergantung pada implementasi kebijakan yang tepat dan pengawasan yang ketat. Semoga rencana ini dapat terwujud dan membawa dampak positif bagi Indonesia. (akha)
